Tupoksi Bidang Anggaran

BIDANG ANGGARAN

Kedudukan :

Bidang Anggaran adalah unsur penunjang tugas Kepala Dinas dibidang anggaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok :

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang Anggaran, menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD dan DPPD-SKPD, pengkoordinasian penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

  • Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang Anggaran.
  • Membuat pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
  • Menyusun RAPBD dan Perubahan RAPBD.
  • Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
  • Melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  • Melakukan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  • Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD.
  • Menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga.
  • Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL.
  • Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Anggaran terdiri atas :

  • Seksi Penyusunan Anggaran.
  • Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran.
  • Seksi Pembiayaan.

SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN

Kedudukan :

Seksi Penyusunan Anggaran adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran, dalam seksi Penyusunan Anggaran. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugas Pokok :

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan dan menganalisa data serta penyusunan kebijakan teknis dalam Seksi Penyusunan Anggaran.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai Fungsi :

  • Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Penganggaran.
  • Membuat pedoman penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD.
  • Menyusun RAPBD dan Perubahan RAPBD.
  • Melaksankan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  • Melakukan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN

Kedudukan :

Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan dalam seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugas Pokok :

Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengesahan Anggaran.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran mempunyai Fungsi :

  • Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis Pengendalian dan Pengesahan Anggaran.
  • Menyusun pedoman pelaksanaan APBD.
  • Menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga.
  • Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL.
  • Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBIAYAAN

Kedudukan :

Seksi Pembiayaan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dalam seksi Pembiayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugas Pokok :

Seksi Pembiayaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Pembiayaan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembiayaan mempunyai Fungsi :

  • Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Pembiayaan.
  • Menyusun Anggaran Penerimaan Pembiayaan.
  • Menyusun Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.
  • Menyusun proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
  • Menyusun kebijakan pembentukan Dana Cadangan.
  • Menyusun kebijakan Pinjaman Daerah.
  • Menyiapkan pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah.
  • Menyusun kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
  • Menyusun kebijakan Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.