Informasi Detail Berita

Informasi Detail Berita Seputar aktifitas BPKAD

BPKAD Buol Raih Penghargaan Bendahara Dinas Terbaik 2025

Senin, 26 Januari 2026 Sekretariat

Buol — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol menggelar Sosialisasi Pembuatan Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah Daerah, Jumat, 23 Januari 2026, bertempat di Aula Lantai II BPKAD Kabupaten Buol. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris BPKAD Kabupaten Buol, Dedy Salakea, SE.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Buol terkait masih perlunya peningkatan kepatuhan pelaporan pajak oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala KP2KP Buol, Bayu Reza Hadi Putranto, sebagai bentuk sinergi dan pendampingan antara otoritas perpajakan dengan Pemerintah Daerah.

Peserta sosialisasi merupakan perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bendahara pengeluaran, sebanyak dua orang per OPD. Kegiatan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Lukman Nur Hakim, yang memaparkan secara teknis proses pembuatan Bukti Potong A2 serta tata cara pelaporan SPT Masa melalui sistem Coretax, disertai dengan praktik langsung menggunakan data pemotongan dan pemungutan pajak tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan apresiasi atas kinerja pelaporan perpajakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPh 21, SPT Masa Unifikasi, dan SPT Masa PPN, BPKAD Kabupaten Buol berhasil mencatatkan capaian tertinggi dengan total 34 laporan, sekaligus menerima penghargaan sebagai Bendahara Dinas Terbaik Tahun 2025 dalam Pelaporan SPT Masa melalui Coretax.

Melalui kegiatan ini, BPKAD Kabupaten Buol berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakan pada tahun 2026, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.